Friday, June 16, 2017

Pengumuman Guru Garis Depan GGD 2

Setelah melewati masa tunggu kurang lebih 9 bulan, akhirnya di hulan Ramadan yang penuh berkah ini, ada titik terang bagi para peserta seleksi CASN GGD 2. Rakor penyerahan hasil seleksi Casn dari Kemdikbud kepada PPK dalam hal ini 93 bupati dan 14 gubernur penerima GGD. Dalam sepekan besok adalah batas akhir yang diberikan KemenpanRb kepada PPK untuk mengumumkan hasil seleksi CASN GGD 2. Selamat bagi para peserta seleksi CASN GGD 2 dan Selamat mengabdi untuk negeri

Monday, March 27, 2017

Guru Garis Depan, Bidan PTT, Penyuluh Pertanian tidak Cacat Hukum

Tudingan politikus PDIP Arief Wibowo bahwa pengangkatan CPNS dari guru garis depan (GGD), bidan PTT, dokter PTT, dan penyuluh pertanian cacat hukum dibantah KemenPAN-RB.
Menurut Karo Hukum, Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Herman Suryatman, pengangkatan CPNS tersebut sudah sesuai mekanisme undang-undang.
"Nggak cacat demi hukum lah. Kan ada aturan, bila PP dari UU ASN belum diterbitkan, bisa menggunakan PP sebelumnya selama tidak bertentangan dengan UU ASN," kata Herman kepada JPNN, Kamis (23/3).
Dia menyebutkan, dasar pengangkatan CPNS dari bidan, guru, dan penyuluh menggunakan PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo PP 78/2013.
Selama tidak bertentangan dengan UU ASN, PP lama masih berlaku
"Jadi salah bila disebut cacat hukum. Peraturan pelaksana sebelumnya, selama tidak bertentangan dengan UU ASN, masih berlaku. Atas dasar itulah MenPAN-RB menetapkan formasi bagi guru, bidan, dan penyuluh," tandasnya.
Sebelumnya Arief yang juga wakil ketua Fraksi PDIP dan ketua Panja Revisi UU ASN menyatakan, pemerintah sudah melanggar hukum.
Lantaran menggunakan PP yang undang-undangnya (UU 43/1999) sudah dicabut dan digantikan UU 5/2014 tentang ASN. Dengan demikian, pengangkatan PNS tersebut dinilai tidak sah. (TL

SMPN 4 Muntok, Sekolah Garis Depan

MUNTOK. SMP Negeri 4 Muntok di tetapkan oleh pemerintah pusat menjadi Sekolah Garis Depan (SGD)
Kepala Sekolah SMPN 4 Muntok Juniar S.pd mengatakan SGD ini merupakan adalah Nawacita Presiden RI Jokowi membangun sekolah dari pinggiran. Berdasarkan terdepan, terluar dan terpencil.
Dalam pelaksanaannya ada fisik dan non fisik.
Jadi sekolah yang mendapat SGD ini adalah sekolah yang berada terpencil, terdepan dan terluar. Dan sekolah yang terletak di kota tapi dengan faktor ekonomi rendah atau dibawah garis kemiskinan dan sekolah yang berlatar belakang historis.
Jadi SMPN 4 ini mendapat SGD berlatar belakang Historis,” jelas Juniar
Historis dalam arti di suatu tempat terdapat nilai-nilai sejarah. Seperti di Muntok merupakan tempat penggasingan Bung Karno, dari situlah latarnya. Jadi dalam satu kecamatan harus ada SMP yang SGD,” ungkap Juniar
Kepala Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Drs Ismanto mengatakan
Setelah di evaluasi oleh Mendikbud, SMPN 4 di tetapkan sebagai Sekolah Garis Depan, kita mendukung terutama dari segi manajemennya,penempatan guru-gurunya,itu kita dukung, dan kita cari.
Dari sisi manajemen bagaimana kita lihat sekolah mengkondisikan sebagai sekolah yang berkarakter di wujudkan dengan sekolah bersih dan sudah membudaya. Di mana semua siswa di sini sudah membudaya terutama masalah kebersihan,”ungkap Ismanto
Ismanto berharap SMPN 4 Muntok di kategorikan SGD, sekolah ini bisa menjadi contoh
bisa menjadi teladan bagi sekolah lain, dan bisa membawa Bangka Barat lebih Hebat di tahun-tahun yang akan datang.(jnt)

Friday, March 24, 2017

Presiden ditipu soal CPNS, bidan, penyuluh pertanian dan GGD

JAKARTA- Wakil Ketua Fraksi PDIPArief Wibowo semakin gencar mengkritik pemerintah terkait pengangkatan bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT), penyuluh dan guru garis depan (GGD) sebagai PNS. Menurut dia, Presiden Jokowi sudah dibohongi para pembantunya sehingga menyetujui pengangkatan itu.

“Saya kasihan dengan Presiden Jokowi. Beliau sudah dibohongi para pembantunya. Saya yakin, beliau mendapatkan masukan tidak benar sehingga mau menyetujui mengangkat bidan, dokter, penyuluh, dan guru,” kata Arief kepada JPNN, Jumat (24/3).

Anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri itu menuturkan, pengadaan CPNS tidak bisa dilakukan bila peraturan pemerintah (PP) turunan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ditetapkan. Karenanya ketua Panitia Kerja Revisi UU ASN itu menganggap pemerintah tak punya dasar mengangkat penyuluh, GGD serta bidan dan dokter PTT sebagai PNS.

“‎Makanya selama Presiden Jokowi memerintah tidak ada rekrutmen CPNS dari jalur umum karena dasar hukumnya tidak ada. Sekarang bidan, penyuluh, dokter, dan guru diangkat karena alasannya mereka jalur khusus, tapi PP yang dipakai adalah PP 98/2000 (tentang Formasi PNS, red) yang merupakan turunan UU 43/1999 (UU Pokok-Pokok Kepegawaian, red),” bebernya.

Arief pun mengimbau para pembantu Jokowi di pemerintahan tidak menjerumuskan Presiden RI Ketujuh itu kepada kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Sebab, mestinya para pembantu Jokowi memberikan informasi yang benar kepada presiden.

“Presiden tugasnya banyak, jadi para pembantu ini harus membantu presiden menyelesaikan tugas tersebut. Jadi bukan malah mendorong presiden menyetujui kebijakan salah,” tegasnya

Friday, March 17, 2017

Gubernur Riau menolak 2000 guru garis depan

PEKANBARU (RPZ) - KESENJANGAN kesejahteraan antara guru honorer dan guru negeri saat ini masih berjarak jauh. Sementara pola kerja dan tugas dalam mengajar anak didik tidak berbeda. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sepakat memberikan perhatian lebih dan masuk skala prioritas kesejahteran guru honorer yang dinaungi Pemprov sebanyak 5.009 orang guru bantu saat ini.

Hal tersebut disampaikan langsung Gubri Arsyadjuliandi Rachman saat mengajak guru bantu provinsi Riau dalam sesi dialog saat acara Rakor I Perkumpulan Komunikasi Guru Bantu Provinsi (PKGBP) Riau di Bali View Jimbaran Hotel, Sabtu (11/3).

Pada kesempatan itu, Gubri menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rakor I PKGBP, secara mengagetkan Gubri mengajak guru bantu untuk melakukan dialog apa yang menjadi masalah guru bantu provinsi Riau saat ini. Sebab Gubri tahu betul saat itu juga dihadiri Ketua Komisi E DPRD Riau, H Masnur SH, anggota Markarius Anwar, Disdik provinsi dan BKD Riau.

‘’Biar saya tahu langsung dari guru-guru kita ini apa yang menjadi masalah kita sejauh ini dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Sebab alokasi anggaran kita di APBD tahun ini hampir 30 persen, melebihi ketentuan UU pendidikan,’’ ujar Gubri.
Kesempatan itu pun tidak disia-siakan guru bantu yang sudah masuk bulan ketiga belum menerima haknya. Mulai dari keterlambatan pembayaran gaji, tidak adanya BPJS, kesenjangan antara guru PNS dan honorer, peningkatan kompetensi guru dan yang tak kala pentingnya bagi mereka peningkatan status menjadi PNS meminta gubri memiliki langkah memperjuangkan ke tingkat pusat.

‘’Tidak ada perbedaan, Pak, antara guru negeri dan honorer dalam bertugas, bahkan kinerja guru bantu ini banyak yang bagus. Tapi kami tidak diberi kesempatan karena status yang masih honorer, Pak Gubri. Apakah memang ada regulasi yang seperti itu,’’ ujar Nabilla, seorang guru bantu asal Pekanbaru.

Putra, dari Kuansing juga meminta kepada Gubri memberikan kejelasan status guru bantu ke depan agar diperjaungkan dan diprioritas menjadi PNS, sebab sudah berkinerja lama ditengah saat ini sedang berlangsung revisi UU ASN.

‘’Minimal Pak, ada peningkatan kesejahteraan kami, sebab kami ini rata-rat sudah bekerja di atas 10 tahun. Tapi gaji yang kami terima masih dibawah upah mnimimum daerah kita ini, Pak. Itupun prosesnya kami menunggu berbulan-bulan apalagi di awal tahun anggaran bisa empat atau setengah tahun baru gajian,’’ keluhnya.

Bertekad Berikan Perhatian

Menyikapi semua curhatan yang disampaikan guru bantu ini, Gubri pun memberikan penjelasan satu persatu dan bertekad akan selalu memberi perhatian prioritas untuk tenaga pendidik ini. Apalagi guru yang mencetak generasi penerus dan sumber daya manusia di bumi lancang kuning ini menempati posisi strategis dalam membangun Riau.

‘’Tapi berkaitan dengan hal-hal teknis, nanti akan disampaikan oleh dinas pendidikan yang sengaja hadir disini. Termasuk rekan-rekan dari Komisi E DPRD Riau membidangi pendidikan, termasuk soal penganggaran pendidikan akan lebih jelas,’’ sebutnya.                     

Gubri menyebut, sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi terutama guru honorer di bawah provinsi ini, beberapa waktu lalu pusat memberikan peluang pengangkatan guru garis terdepan di pulau-pulau terluar, tapi Riau menolak dengan alasan guru yang dimaksud tidak jelas berasal dari ini.

‘’Kalau yang akan diangkat PNS ini berasal dari tenaga honorer dan jelas dia bekerja di Riau, seperti guru bantu, tentu kita sangat mendukung. Maka kemarin 2.000 guru garis depan itu saya tolak,’’ ujar Gubri.

Pihaknya menyadari bahwa tugas dan pengabdian guru bantu yang rata di atas 10 tahun ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama soal peningkatan status yang muaranya adalah kesejahteraan.

‘’Sebab, kalau pengangkatan itu kan wewenang pusat, seperti pengangkatan bidan PTT menjadi PNS itu. Kita kan daerah tidak memliki wewenang sama sekali. Hanya saja, saya minta kepada dinas pendidikan untuk tidak mengabaikan berbagai hak dan proses pembayaran gaji ini. Harus dipercepat,’’ tegas Gubri.

Tolong Cepat Diproses

Meskipun saat ini masih dalam masa transisi adanya proses peralihan SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi, tapi proses administrasi pencairan gaji guru harus tetap menjadi skala proritas, termasuk adanya BPJS bagi guru bantu.

‘’Sekali lagi saya ingatkan kepada Disdik secepatnya ini diproses dan menjadi perhatian, harus cepat. Kepada guru bantu juga saya harapkan menyadari proses pengalihan secara administrasi ini. Dinas tentu harus bekerja ekstra,’’ jelas Gubri.

Sementara itu Ketua PKGB Riau Mahmudin SPd MSi didampingi ketua panitia Zafri M Kom dan Imelda J Sandra SSi mengucapkan apresiasi yang tingga atas perhatian Gubri terhadap tenaga guru bantu provinsi yang dibuktikan dengan kehadiran Gubri dan rombongan serta Komisi E DPRD Riau.

‘’Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak gubernur, DPRD Riau yang sudah hadir dan memberikan pencerahan panjang lebar tadi kepada kami. Semoga hasil yang didapatkan dari rakor ini bisa pula memberi secerca harapan kepada rekan-rekan guru bantu,’’ sebut Mahmudin.PPG

Wednesday, March 8, 2017

Pesan Mendikbud buat GGD

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mewanti-wanti 6113 guru garis depan (GGD) yang mendapatkan formasi CPNS 2016.

Jangan hanya rajin saat belum diangkat. Begitu pin PNS melekat, malah jadi malas mengajar. "Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah orang yang semula semangatnya luar biasa, lalu ketika statusnya sudah menjadi PNS terjebak dengan zona aman. Bukan hanya zona nyaman, karena sudah mendapatkan gaji tetap dan tunjangan lalu semangatnya menurun dan ingin pindah,” ujar Muhadjir, Selasa (21/2).

Dia juga menyampaikan apresiasi dan selamat kepada provinsi yang mendapatkan formasi GGD 2016. ‎Semoga dengan penempatan para GGD bisa meningkatkan kinerja daerah di bidang pendidikan. ‎

Guru Garis Depan merupakan program afirmasi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya daerah 3T. Hal ini sesuai dengan semangat nawacita, membangun dari pinggiran dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

‎"Saya minta pemerintah daerah agar para GGD tersebut dijaga baik-baik komitmen dan dedikasinya dalam menjalankan tugasnya mendidik di daerah penempatan," tandasnya. (esy/jpnn)

Pulau terdepan Bunyu, dapat jatah guru garis depan

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR– Sebagai pulau terdepan, Kecamatan Bunyu mendapatkan jatah Program Guru Garis Depan (GGD) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa (Kemendikbud) RI.

Selain Bunyu, Nunukan dan Malinau seagai beranda terdepan di perbatasan Indonesia-Malayis juga mendapatkan jatah program GGD. Secara keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan mendapatkan sebanyak 40 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, Sigit Muryono menjelaskan, dari 183 kuota yang disiapkan untuk 10 provinsi. Dan 40 orang tersebut didata sesuai dengan sistem pendataan skala nasional terpadu atau lebih dikenal dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Ini (data, Red.) sudah kami distribusikan ke sekolah penerima,” ungkapnya, Selasa (28/2).

Sebelumnya, kata Sigit, Kemendikbud RI mendata 34 provinsi di Indonesia daerah mana saja yang diprioritaskan dari program GGD ini. Alhasil, sebagai provinsi baru, Kaltara masuk 10 provinsi yang dinyatakan memenuhi syarat.

Dipilihnya Bunyu, Nunukan dan Malinau juga sudah berdasarkan dari usulan pihaknya dan diserahkan ke pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB dan Kemendikbud RI. Adapun untuk sekolah yang bakal menerima guru GGD ini berstatus negeri.

“Cuma nama sekolahnya belum bisa kami publikasikan. Dan Bunyu ini juga bukan atas nama Bulungan, melainkan karena masuk dalam katagori pulau terdepan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penempatan guru GGD tersebut selain diperuntukkan wilayah perbatasan, juga mempertimbangkan melihat rasio jumlah murid dengan kebutuhan guru. “ Jadi selain memang berada di perbatasan, juga melihat murid banyak tapi guru sedikit,” kata dia.

Adapun pertimbangan Kaltara masuk dalam daftar penerima GGD, selain karena Bumi Benuanta--sebutan lain Kaltara dianggap sebagai provinsi yang berbatasan dengan Malaysia,  kriteria lain karena belanja pegawai di batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak lebih dari 50 persen.

“Karena guru itu nantinya akan dibebankan pada APBD. Karenanya  belanja pegawai tidak boleh lebih dari 50 persen,” bebernya.

Disinggung waktu pelaksanaan GGD ini, ia menuturkan Pemprov Kaltara berharap bisa terlaksana tahun ini juga. “Yang jelas tahapan teknis, persyaratan sudah kami selesaikan semua,” pesan Sigit. (isl/keg)